WaliKota Tebing Tinggi HADIRI Pembukaan Munas VII APEKSI 2025
- calendar_month Jum, 9 Mei 2025
- visibility 68
- comment 0 komentar
APEKSI : Wali Kota Tebing Tinggi H Iman Irdian Saragih menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 yang digelar di Convention Hall, Grand City, Kota Surabaya, Kamis (8/5/2025)( Foto dok/ Diskominfo Tebing Tinggi).
- Efisiensi Anggaran Dan Kolaborasi Jadi Sorotan
TEBING TINGGI (tri3news.com) – Wali Kota Tebing Tinggi H Iman Irdian Saragih menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 yang digelar di Convention Hall, Grand City, Kota Surabaya, Kamis (8/5/2025).
Pembukaan Munas ini, merupakan bagian dari rangkaian hari pertama Munas VII APEKSI tahun 2025. Munas tersebut dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dan turut dihadiri oleh seluruh Wali Kota se-Indonesia, perwakilan Komisariat Wilayah I hingga VI, serta tamu undangan lainnya.
Wamendagri Bima Arya, menjelaskan hal mengenai efisiensi anggaran, mengingat banyak pertanyaan dan banyak kebingungan tentang efisiensi. Wamendagri meluruskan pemahaman bahwa efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan langkah strategis untuk memperkuat ruang fiskal, berinvestasi, dan membangun budaya serta pendekatan baru yang lebih baik.
“Tapi sesungguhnya, efisiensi itu adalah menguatkan ruang fiskal. Efisiensi adalah investasi, efisiensi adalah visi jangka panjang, membangun pendekatan baru, culture baru, cara baru. Menghilangkan yang mubazir agar tercipta ruang fiskal yang kokoh,” jelas Wamendagri.
Lebih lanjut, Wamendagri mengungkapkan data rekapitulasi dari Dirjen Keuangan Daerah yang menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam anggaran perjalanan dinas, dari Rp 44 triliun menjadi Rp 34 triliun, serta pengurangan anggaran untuk kegiatan seremonial di seluruh pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.
“Kementerian Dalam Negeri hari ini sepenuhnya berusaha mengawal bapak ibu, berusaha untuk melakukan sinkronisasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan pengawasan, evaluasi pun ada di Kemendagri,” lanjutnya. (R1)
Saat ini belum ada komentar