Pemerintah Salurkan Bansos PKH dan Sembako Bagi 16,5 Juta Keluarga

JAKARTA (tri3news.com) – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 bagi 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Nilai total bantuan mencapai Rp10 triliun, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

“Menindaklanjuti arahan Bapak Prabowo Subianto, mulai hari ini Rabu, 28 Mei 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako, Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) Tahap II Tahun 2025,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Mensos mengatakan, penyaluran bansos kali ini menggunakan patokan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan lebih tepat sasaran. Penyaluran ini akan dilakukan secara bertahap.

“DTSEN adalah data yang mencakup kondisi individu dan keluarga yang menyatu dan lengkap,” imbuhnya. Mensos mengungkapkan, dari hasil pemutakhiran data terbaru, terdapat sebanyak 1,8 juta KPM yang dinilai tidak lagi layak menerima bantuan.

“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” ujarnya.

Sebagai gantinya, alokasi bantuan sebanyak 1,8 juta KPM tersebut akan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrem. Mensos mengatakan, pihaknya akan terus memperbaharui DTSEN sesuai dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat. Proses pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur yakni jalur formal melalui integrasi data antarlembaga serta jalur partisipatif melalui fitur Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos.

“Tentu akan terus dimutakhirkan setiap tiga bulan bersama Kementerian Sosial, BPS, dan pemerintah daerah serta melibatkan partisipasi masyarakat luas melalui aplikasi Cek Bansos dengan menyertakan data-data yang diperlukan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II-2025. Proses ini melibatkan kerja sama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” ujar Kepala BPS.

Amalia menambahkan, proses pemutakhiran memadukan hasil survei BPS, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan Dukcapil.

“Seluruh data yang telah dimutakhirkan ini telah kami serahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos,” kata Amalia.( Humas Kemensetneg)