Oleh Redaksi Tri3News
JAKARTA (tri3news.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penelusuran dugaan penyimpangan Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Praktik pengondisian penyedia barang dan jasa diduga telah berlangsung sejak 2022.
Penyelidikan berkembang setelah operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dari 14 orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan lima tersangka dan menahan mereka untuk proses penyidikan.
Uang tunai, emas, dan aset kripto diamankan
Ketua KPK Setyo Budiyanto memperbarui nilai uang tunai yang disita menjadi sekitar Rp3,3 miliar. Selain uang, tim penyidik mengamankan logam mulia seberat ratusan gram dan aset kripto.
Nilai pasti serta pemilik aset kripto belum diumumkan. KPK menyatakan akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan kepemilikan dan nominalnya sehingga status barang bukti tidak menimbulkan informasi yang keliru.
Barang bukti tersebut ditemukan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari DSP kebencanaan.
Siapa saja lima tersangka OTT BNPB?
Lima pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Gabriel Purwaka Sigit selaku pejabat BNPB dan pejabat pembuat komitmen, Bima Setiawan serta Richard Erlangga yang disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB, kemudian Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarin dari pihak swasta.
Bima diketahui merupakan adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. KPK menegaskan proses hukum didasarkan pada dugaan tindakan setiap orang dan tidak ditentukan oleh hubungan keluarga maupun latar belakang pihak yang diperiksa.
Sekretaris Utama BNPB Rustian juga termasuk orang yang sempat diamankan. Namun, setelah pemeriksaan awal, ia tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Tenaga ahli diduga mendekati vendor
KPK menduga Richard menggunakan posisinya untuk mendekati sejumlah vendor. Bima juga diduga terlibat dalam proses yang tidak sesuai ketentuan, terutama pada kegiatan yang dibiayai melalui Dana Siap Pakai.
Penyidik masih mengurai proyek yang terkait, pola pengondisian penyedia, aliran dana, pembagian peran para tersangka, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Nilai kerugian negara juga belum diumumkan.
Pengawasan dana darurat menjadi sorotan
DSP dirancang agar pemerintah dapat merespons keadaan darurat bencana dengan cepat. Keluwesan tersebut tetap membutuhkan dokumentasi pengadaan, kontrol konflik kepentingan, dan pengawasan berlapis karena dana itu menyangkut keselamatan serta pemulihan warga terdampak.
Kelima orang yang ditahan masih berstatus tersangka. Mereka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sumber
- ANTARA: KPK sita sekitar Rp3,3 miliar terkait OTT BNPB
- ANTARA: Tenaga ahli Kepala BNPB diduga mendekati vendor
- Bisnis.com: Barang bukti uang, kripto, dan logam mulia
Baca juga: Gerebek Sarang Narkoba di Berastagi, Polres Karo Amankan 7 Orang Positif Sabu
