Bupati Langkat Menerima Kunjungan Banggar DPRD Sumut
- calendar_month Sen, 19 Mei 2025
- visibility 50
- comment 0 komentar
MENERIMA : Bupati Langkat H Syah Afandin SH bersama Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (19/05/2025)( Foto dok/ Diskominfo Langkat).
LANGKAT (tri3news.com) — Bupati Langkat H Syah Afandin SH bersama Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (19/05/2025).
Rombongan Banggar DPRD Sumut dipimpin oleh Gusmiyadi, SE dan turut hadir para anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya, antara lain H T Milwan, H Jumadi SPd I MIKom, H Hendra Cipta, SE, Meryl Rouli Saragih SH, MH, dr Hj Meriahta Sitepu, MKM, Makmur Marpaung, Mikakl T Parlindungan Purba, SH, dan Dr H Hariyanto, Lc MA.
Bupati Langkat H. Syah Afandin mengucapkan selamat datang kepada para tamu dan menyampaikan harapannya agar kunjungan tersebut membawa berkah bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan gambaran umum Kabupaten Langkat yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 6.262,29 km², garis pantai sepanjang 110 km, terdiri atas 23 kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan, serta jumlah penduduk sebanyak 1.078.676 jiwa.
Syah Afandin juga menyampaikan capaian makro pembangunan Kabupaten Langkat tahun 2024, di antaranya : Tingkat kemiskinan 9,4%, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 58.045 jiwa atau 0,5%. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,85 poin. Rata-rata lama sekolah 8,74 tahun (setara kelas 2 SMP), harapan lama sekolah 13,28 tahun, dan usia harapan hidup 74,39 tahun. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,08%.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Langkat juga menekankan pentingnya bantuan keuangan dari provinsi berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) guna mendukung pencapaian target-target prioritas nasional dan provinsi, khususnya dalam penurunan kemiskinan yang ditargetkan menurun menjadi 4,90%.
“Penyaluran bantuan keuangan provinsi sangat kami butuhkan, mengingat keterbatasan keuangan fiskal daerah untuk membiayai berbagai program prioritas yang bersifat strategis,” ujar Afandin.( R1)
Saat ini belum ada komentar