Lewati ke konten
Thursday, 19 November 2026
HEADLINE NEWSBerita terbaru

UU Perampasan Aset Disahkan, 2 Badan Baru Bakal Dibentuk: Pengelola dan Pengawas

Usai UU Perampasan Aset disahkan, DPR menyebut dua badan baru akan dibentuk, yakni badan pengelola dan badan pengawas perampasan aset.

BagikanFacebookWhatsAppX

Jakarta (tri3news.com) — Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan akan ada dua badan baru yang dibentuk setelah Undang-Undang Perampasan Aset disahkan. Pertama, Badan Pengelola Perampasan Aset.

Habiburokhman menyebut diperlukan badan tersendiri yang berbeda dengan aparat penegak hukum.

“Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyaknya perampasan aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi, ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia mengingatkan agar Undang-Undang Perampasan Aset tidak dijadikan alat oleh pihak yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan maupun sebagai alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu, menurutnya, harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri.

Habiburokhman menuturkan bahwa di banyak negara, aparat dan badan yang mengelola perampasan aset memang dipisahkan.

“Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” ujar dia.

Menurut Habiburokhman, keberadaan badan pengawas menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan perampasan aset. Pemisahan tersebut diharapkan mencegah konflik kepentingan serta memastikan pengelolaan aset berjalan transparan dan akuntabel. (R1)

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat diwawancarai pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto/Dok/Ist)

Jakarta, 19 November 2026

S. Purba

Exit mobile version