Lewati ke konten
Tri3News
Thursday, 19 November 2026
HEADLINE NEWSBerita terbaru

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Utama yang Diatur

DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur 10 poin utama, mulai dari ruang lingkup perampasan hingga perlindungan pihak ketiga dan pengembalian aset kepada korban.

BagikanFacebookWhatsAppX
banner 468x60

Jakarta (tri3news.com) — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan sebelum mengetok palu pengesahan.

banner 336x280

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” kata Puan.

“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.

Puan kemudian mengetok palu satu kali sebagai tanda pengesahan. “Terima kasih, alhamdulillah,” ujarnya, disambut tepuk tangan anggota DPR.

Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, DPR telah mengambil keputusan tingkat pertama terhadap RUU tersebut pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan aturan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua.

UU Perampasan Aset mengatur sejumlah aspek penting, mulai dari ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset hingga mekanisme pengawasan dan pengembalian aset kepada korban. Cakupannya tidak hanya tindak pidana korupsi, tetapi juga penipuan dan penggelapan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Berikut 10 poin utama yang diatur dalam UU Perampasan Aset:

  1. Prinsip dan asas hukum. Pengaturan perampasan aset mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
  2. Ruang lingkup tindak pidana. Mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk aset terkait penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
  3. Ancaman pidana tetap berlaku. Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Pembagian kewenangan penindakan. Mengatur tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
  5. Perlindungan pihak ketiga. Memberikan jaminan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, termasuk kesempatan yang cukup untuk memenuhi beban pembuktian.
  6. Pengembalian aset kepada korban. Mengoptimalkan pemulihan aset bagi korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
  7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana. Mengatur tugas badan berwenang dalam menyimpan, mengamankan, memelihara, memanfaatkan, menjual, serta mengembalikan atau melepaskan aset.
  8. Pengawasan independen. Menetapkan pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
  9. Pencegahan penyalahgunaan wewenang. Memastikan mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
  10. Pemanfaatan teknologi. Mendorong penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset dengan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, proses legislasi yang telah melalui pembahasan panjang di DPR dan pemerintah memasuki tahap baru. Regulasi ini mencakup mekanisme penelusuran dan perampasan aset, sekaligus menempatkan perlindungan pihak ketiga, pemulihan hak korban, dan pengawasan sebagai bagian dari pengaturannya. (R1)

SAHKAN: DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). (Foto/Dok/Int)

Jakarta, 19 November 2026

S. Purba

banner 336x280