TRI3NEWS.COM (tri3news.com) – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga memberikan perintah sekaligus menjadi end user atau penerima akhir penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Suyudi juga mengungkap Listyo diduga menerima laporan harian hasil penyadapan dari Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, ada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Slamet Uliandi, dan Ahrie Sonta yang sudah dipecat dari Polri.
Paparan itu disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, Listyo menentukan target penyadapan dan menyampaikannya secara lisan atau lewat WhatsApp kepada eks Kabagmon Polri Ahrie Sonta. Perintah itu kemudian diteruskan kepada eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
"Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," kata Suyudi.
Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan ilegal itu. Persetujuan tersebut bisa ia berikan karena Slamet menjabat sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri, di samping posisinya sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai Oktober 2026.
Dari tangan Slamet pula laporan hasil penyadapan mengalir naik. "Meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," kata Suyudi.
Peta yang tergambar dari paparan itu sederhana dan mengerikan: perintah turun dari pucuk pimpinan secara lisan dan pesan singkat, persetujuan diberikan di tingkat divisi, dan hasilnya — laporan harian beserta analisisnya — kembali naik ke meja orang yang sama setiap hari.
Semua yang dipaparkan Kapolri ini masih berstatus dugaan dalam proses penyidikan. Keempat orang itu berstatus tersangka, bukan terpidana, dan pembuktiannya menunggu persidangan. Namun dengan paparan di DPR ini, perkara penyadapan terhadap Presiden tidak lagi berdiri di atas rumor: rantai perintah dan aliran laporannya kini tercatat resmi di hadapan wakil rakyat.
FOTO : Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto/Dok/Ist).
Jakarta, 13 Nov 2026
S. Purba
(R1)
