HUMBAHAS (tri3news.com) – Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2027.
Nota jawaban disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Humbang Hasundutan, Senin (2/11/2026), sebagai tanggapan atas pertanyaan, saran, dan masukan fraksi terkait pendapatan, belanja, pembiayaan, serta prioritas pembangunan daerah.
Transfer Pusat Turun Rp54,47 Miliar
Menanggapi penurunan transfer pemerintah pusat sebesar Rp54,47 miliar, Bupati menjelaskan bahwa perubahan tersebut dipengaruhi penyesuaian alokasi beberapa komponen Transfer ke Daerah, termasuk DAU, DBH, DAK, dan Dana Desa, sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Untuk meningkatkan PAD, Pemkab Humbahas melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah melalui digitalisasi pembayaran, perluasan kanal pembayaran termasuk QRIS, peningkatan pengawasan, dan penguatan koordinasi.
Pelayanan Dasar Tetap Diprioritaskan
Penyusunan R-APBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, skala prioritas, dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan dasar, kebutuhan mendesak, serta program pembangunan yang memberi manfaat langsung tetap menjadi perhatian.
Terkait rasio belanja pegawai sebesar 44,92 persen dari total belanja daerah, pemerintah daerah akan menyampaikan perhitungan resmi pemenuhan belanja pegawai dan belanja mandatori lainnya secara tertulis.
Bupati juga menegaskan pokok-pokok pikiran DPRD menjadi instrumen penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Seluruh usulan akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dan aturan yang berlaku.
Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan
Pemkab Humbahas terus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk pembangunan jalan, irigasi, serta jalan usaha tani. Infrastruktur yang mendukung akses pendidikan, kesehatan, dan produktivitas pertanian menjadi perhatian.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga tetap diprioritaskan, termasuk peningkatan sarana-prasarana, akses layanan, pemenuhan tenaga, dan program penurunan stunting.
Bupati berharap pembahasan R-APBD 2027 berjalan konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran serta berpihak pada kepentingan masyarakat. (R1)



