Terkait Razia Truk Plat BL di Langkat, Gubsu Minta Kepala Daerah Data Truk Perusahaan Beroperasi di Luar Plat BK dan BB

Gubernur Sumut, Bobby M Nasution jelaskan secara video tentang pendataan truk perusahaan beroperasi selain plat BK dan BB saat acara launching UHC Prioritas di Lubukpakam, Senin (29/9/2025).(Foto:Dok/Ist)

LUBUKPAKAM (tri3news.com) – Gubernur Sumatera Utara, Bobby A Nasution meminta Bupati dan Walikota yang ada di Sumut supaya mendata seluruh perusahaan yang beroperasi di Sumut namun kendaraan operasionalnya di luar plat BK dan BB supaya didata. Hal itu ia sampaikan saat merazia truk perusahaan yang beroperasi di Langkat namun plat kendaraan yaitu BL, hingga video tersebut ada yang viral.

“Di luar itu (plat BK dan BB) supaya didata. Saya tidak ada tendensius ke daerah tertentu ini untuk semuanya (peningkatan PAD). Ini lazim dan sudah dilaksanakan di daerah daerah lain. Ini kok heboh. Saya tunjukkan ada video,” kata Bobby sambil putar video saat acara Launching UHC Prioritas Program Berobat Gratis Sumut Berkah di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Senin (29/9/2025).

Ia tunjukkan video, beberapa daerah melakukan hal yang sama. Kalimantan Tengah sudah melakukan hal yang sama. Gubernurnya melarang plat truk operasional di luar dari Kalimantan Tengah.

Hal itu ditekankan Bobby karena hasil bumi seperti Labuhan Batu Utara luas areal besar tapi dana bagi hasil (DBH) sawit sangat kecil.

“DBH sawit kita di Sumut cuma 4 persen. Ditambah lagi pengoperasian yang ada di perusahaan sawit itu yang pajaknya bisa diambil provinsi hanya kendaraannya operasional saja sama alat berat. Kalau pajak kendaraan gak boleh kita ambil, apanya lagi mau kita pajakin. Namun giliran jalan rusak karena tonase berlebih protes ke pemerintah,” terang Bobby.

Menurut Bobby, saat ia melakukan perjalanan dinas dari Kabupaten Labuhan Batu Utara ke Kabupaten Toba banyak warga menstop rombongannya. Dengan tujuan untuk meminta perbaikan jalan.

“Saya jalan dari Labura toba langkat. Di sana banyak distop masyarakat dan minta mereka jalannya diperbaiki,” ucapnya lagi.

Soal video yang diputarnya yaitu Kang Dedy Muliadi di Jawa Barat yang stop truk yang berplat B karena berbatasan dengan Jakarta. Dedy tampak marah karena truk berplat B beroperasi di Jawa Barat. Dijelaskan juga soal Gubernur Riau yang viral melarang truk beroperasi selain plat BM di daerah Riau.

“Kalimantan Barat juga sudah lakukan yang sama. Hal yang biasa. Tolong saya minta pada pak Bupati dicek perusahaan perusahaan yang ada di wilayahnya. Nanti kordinasi sama Dinas Perhubungan,” terang Bobby.

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi harus plat BK dan BB.

“Kalau melintas silahkan. Ini kebijakan kita untuk mempertahankan keuangan kita. Mau dibilang kita gak ada duit gak apa apa. Presiden sampaikan kita jangan malu. Kalau kita butuh pembangunan sangat butuh,” ucap Bobby.

Bobby menyampaikan hal tersebut kepada seluruh kepala daerah di Sumut saat akan menyerahkan DBH. Namun karena masih ada utang Provinsi Sumut tidak dapat dilakukan penyerahan DBH sekali saja namun dilakukan beberapa tahap.

“Utang yang kami miliki mulai tahun 2023 Rp3.554.256.970.681. Kalau ditanya ingin bayar DBH sekaligus ya ingin sekali. Karena kami tahu dirasakan kepala daerah sangat ingin bangun daerah tapi terbatas anggaran. Namun untuk memenuhi itu semua perlu akselerasi PAD tingkat provinsi,” terang Bobby.

Pada kesempatan itu Bobby M Nasution menyerahkan DBH kepada semua kepala daerah di Sumut. Untuk yang tertinggi diterima Kabupaten Deliserdang hampir Rp100 miliar tahap dua yang diterima Bupati, Asri Ludin Tambunan.(R1)