Tekan Inflasi, Sekdaprov Sumut Minta Kabupaten/Kota Proaktif Pantau Kondisi Ekonomi
- calendar_month Sen, 8 Sep 2025
- visibility 100
- comment 0 komentar
Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong memimpin Rapat Percepatan Realisasi Anggaran 2025 dan Percepatan Penangan Laju Inflasi 2025 di Gedung Bina Graha Bappelitbang Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (8/9/2025). (Foto: Dok/Dinas Kominfo Sumut).
MEDAN (tri3news.com) – Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong meminta kabupaten/kota untuk melakukan langkah yang proaktif, terkait kondisi perekonomian di Sumut. Apalagi pada Agustus 2025 inflasi di Provinsi Sumut sebesar 4,42 persen.
Hal itu disampaikan Sekdaprov Togap Simangunsong saat memimpin rapat lanjutan percepatan realisasi anggaran dan penanganan laju inflasi bersama Sekda Kabupaten/Kota se-Sumut, di Aula Gedung Bina Graha Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21 Medan, Senin (8/9/2025). Sebelumnya, Sekdaprov Togap Simangunsong juga memimpin rapat penanganan inflasi yang diikuti para pimpinan OPD Pemprov Sumut.
“Pertemuan ini kita adakan dalam rangka untuk melakukan langkah yang proaktif terkait kondisi perekonomian di Sumut. Pada minggu yang lalu, Sumut masih inflasi 4,42 persen. Idealnya inflasi Sumut adalah 2,5 persen dan harus kita upayakan di angka ini, agar ideal dari segi masyarakat dan pengusaha tidak terganggu,” ucap Togap Simangunsong.
Dijelaskannya, angka inflasi sangat tinggi ini tentunya menekan daya beli masyarakat. Penyumbang utama adalah komoditi cabai merah, bawang merah, daging ayam dan lainnya. Dari data yang diperoleh salah satu penyebabnya adalah komoditi tersebut dipasok keluar provinsi Sumut, sehingga menekan harga di Sumut sendiri.
“Kita harus melakukan intervensi agar kebutuhan pokok ini harus terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat Sumut, baru dapat di jual ke luar provinsi,” katanya.
Untuk itu, ia berharap kabupaten/kota memperkuat tim pengendalian inflasi dengan memantau perkembangan harga stok dan distribusi. Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dan mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah.
Sementara untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, Togap juga meminta kabupaten/kota untuk mengoptimalkan belanja daerah dari APBD. Dimana beberapa daerah masih banyak belanja dan pendapatan yang belum terealisasikan.
“Ini sangat berdampak pada inflasi karena uang banyak terendap dan tidak beredar di masyarakat. Kita harap dengan percepatan realisasi anggaran ini tentunya mendongkrak daya beli masyarakat,” katanya. (R1).
Saat ini belum ada komentar