Menteri Desa Puji Keseriusan Gubernur Bobby Nasution Entaskan Nias Utara dari Status Tertinggal

Gubernur Sumut Bobby Nasution menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, di Gedung Utama, Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Rabu (25/2/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Sumut)

JAKARTA (tri3news.com) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memuji keseriusan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam mengawal percepatan pembangunan Kabupaten Nias Utara agar segera keluar dari status daerah tertinggal.

Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Gedung Utama, Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dalam rapat tersebut terungkap, dari 30 kabupaten berstatus daerah tertinggal di Indonesia, hanya satu yang berada di wilayah barat, yakni Kabupaten Nias Utara di Sumut. Sebelumnya, Sumut memiliki empat daerah tertinggal yang seluruhnya berada di Kepulauan Nias, yaitu Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan. Pada 2026, hanya Nias Utara yang masih menyandang status tersebut.

Dari delapan gubernur yang diundang dalam rapat strategis itu, hanya Gubernur Sumatera Utara yang hadir langsung, sementara tujuh gubernur lainnya diwakili. Kehadiran Bobby dinilai sebagai wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Sumut dalam memastikan percepatan pembangunan agar Nias Utara segera lepas dari daftar daerah tertinggal.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto secara terbuka mengapresiasi langkah tersebut. “Saya mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Sumatera Utara yang serius mengawal Nias Utara. Ini satu-satunya daerah tertinggal di wilayah barat Indonesia dan harus kita dorong bersama agar segera keluar dari status itu,” ujar Yandri.

Ia mengungkapkan, dari 30 kabupaten tertinggal di Indonesia, sekitar 90 persen anggarannya masih bergantung pada transfer pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil. “Hampir 90 persen pembiayaan daerah tertinggal bersumber dari transfer pusat. PAD-nya kecil, ruang fiskalnya terbatas. Karena itu intervensi pusat dan provinsi menjadi sangat penting,” tegasnya.

    Khusus Nias Utara, pemerintah pusat menilai daerah tersebut memiliki potensi besar, terutama di sektor perkebunan kelapa. Namun potensi itu belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan akses logistik. “Potensinya luar biasa, kelapanya besar. Tapi kalau jalannya tidak ada, logistik terhambat, tentu pertumbuhan ekonominya tidak maksimal,” katanya.

Sementara itu, Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, dalam sambutannya mewakili seluruh bupati daerah tertinggal se-Indonesia sekaligus ditunjuk sebagai koordinator kabupaten tertinggal, menyampaikan apresiasi kepada Bobby Nasution. “Gubernur bagi kami adalah orang tua kami. Kami merasakan betul komitmen beliau, terutama menjaga TKD Provinsi Sumut dan Kabupaten Nias Utara agar tidak dipotong,” ujar Amizaro.

Ia juga menyebut dukungan anggaran Rp300 miliar untuk Kepulauan Nias sebagai bukti keberpihakan nyata Pemprov Sumut. “Bahkan beliau beberapa kali berkantor di Nias untuk memastikan pembangunan berjalan. Ini memberi semangat besar bagi kami,” katanya.

Amizaro turut mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto. “Bagi kami di daerah tertinggal, program MBG ini seperti emas. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa percepatan pembangunan Nias Utara sangat bergantung pada keberpihakan anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur, serta konsistensi pengawalan kebijakan agar kabupaten itu segera lepas dari status daerah tertinggal. (R1)