Walikota Tebingtinggi Ikuti Rakor Satgas Percepatan Pemulihan Pasca Bencana di Wilayah Sumatra

Wali Kota Tebingtinggi, H Iman Irdian Saragih, bersama jajaran instansi terkait mengikuti secara virtual Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, di Ruang Kerja Wali Kota, Kamis (15/1/2026)( Foto Dok/ Diskominfo Tebingtinggi).

TEBING TINGGI (tri3news.com) – Wali Kota Tebingtinggi, H Iman Irdian Saragih, bersama jajaran instansi terkait mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, di Ruang Kerja Wali Kota, Lantai IV Gedung Balai Kota, Jalan Dr Sutomo, Kamis (15/1/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti oleh jajaran kementerian/lembaga anggota Satgas, serta kepala daerah dari wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Mendagri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan percepatan aksi nyata tindak lanjut di lapangan.

Ia menegaskan bahwa setiap tahapan pemulihan harus terpantau dengan ketat.

“Koordinasi antar anggota Satgas akan dilakukan secara rutin guna memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan amanah dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026.

Satgas ini memegang peranan strategis dalam mengoordinasikan penyusunan dan penetapan kebijakan umum, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus menetapkan langkah-langkah strategis percepatan pemulihan wilayah pascabencana, jelasnya.

Terkait mekanisme pelaporan, Pratikno menambahkan bahwa Tim Pengarah diwajibkan melapor kepada Presiden dan Wakil Presiden setiap dua bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Adapun Tim Pelaksana harus menyampaikan progres minimal satu bulan sekali, atau mingguan jika terdapat kondisi mendesak.

Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menggarisbawahi sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam percepatan rehabilitasi. Langkah-langkah percepatan yang diambil meliputi relokasi sekolah yang rusak berat atau hanyut akibat bencana, pelaksanaan program cash for work melalui Dana Siap Pakai (DSP), pembangunan gedung sekolah dengan standar tahan gempa dan banjir, percepatan penyaluran tunjangan bagi tenaga pendidik di wilayah terdampak, dan penguatan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, tampak hadir Sekdako Erwin Suheri Damanik, Kadis PUPR Tora Daeng Masaro, Kadis Kesehatan dr Fitri Sari Saragih, Kadis Kominfo Ghazali Rahman, Plt Kalahar BPBD Ridho Ramadansyah serta Kabag Prokopim Faisal Ahmad.(R3)