Menkeu Hadiri Rapat Paripurna DPR dengan Agenda Penyampaian Pandangan Fraksi untuk KEM PPKF 2026
- calendar_month Sel, 27 Mei 2025
- visibility 34
- comment 0 komentar
MENKEU: Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati menerima pandangan fraksi terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026, pada Selasa (27/5) di Ruang Rapat DPR RI Jakarta. (Foto: Kemenkeu RI)
JAKARTA (tri3news.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta para Wakil Menteri Keuangan dan jajarannya menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–25 yang beragendakan Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026, pada Selasa (27/5) di Ruang Rapat DPR RI Jakarta.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal pada Rapat Paripurna tanggal 20 Mei 2025 yang lalu, dan sesuai dengan pasal 167 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa fraksi menyampaikan pandangan atas materi yang disampaikan oleh Pemerintah,” ungkap Wakil Ketua DPR Adies Kadir saat membuka rapat dikutip dari laman kemenkeu.go.id.
Pandangan fraksi ini diberikan setelah dalam Rapat Paripurna sebelumnya, Menkeu telah menyampaikan indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2026 yaitu pertumbuhan ekonomi 4,7%, inflasi dikendalikan di kisaran 1,5% – 3,5%, nilai tukar rupiah Rp16.500 hingga Rp16.900 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,6% – 7,2%, harga minyak mentah Indonesia USD60 – USD80 per barel, lifting minyak bumi 600 ribu – 605 ribu barel per hari, dan lifting gas 953 – 1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara itu, dari sisi APBN, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara kisaran 11,71% hingga 12,22% dari PDB, belanja negara mencapai rentang antara 14,19% hingga 14,75% dari PDB, dan defisit diperkirakan pada kisaran 2,48% sampai dengan 2,53% dari PDB.
Sementara itu di tahun 2026, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5% – 7,5%, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44% – 4,96% dibandingkan target 2025 di 4,5% – 5,0%, rasio gini ditargetkan dalam rentang 0,377 – 0,380 dibandingkan target 2025 di kisaran 0,379 – 0,382, dan Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan membaik ke 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56.
Dalam rapat paripurna ini, delapan fraksi telah menyampaikan pandangan fraksinya terhadap KEM PPKF Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, pandangan fraksi atas KEM PPKF tersebut akan diberikan tanggapan oleh Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR yang akan diagendakan pada Selasa (1/7/2025) mendatang. (R2)
Saat ini belum ada komentar