Wakil Bupati Dairi Hadiri Musrembang, Gubernur Sumut Kegiatan ini Jadi Ajang Menyuarakan Kebutuhan Daerah

SIDIKALANG (trinews.com) – Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala hadiri Musyawarah  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Provinsi Sumatera Utara,  Senin (5/5/2025) di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Daerah se- Sumut itu dibuka Oleh Gubernur Sumut M. Bobby Afif Nasution dan ditandai dengan pemukulan gendang etnik.

M. Bobby Afif Nasution dalam pengarahannya, menghimbau bahwa pelaksanaan Musrembang RKPD, tetap memperhatikan berbagai dinamika dan arah pembangunan nasional dan provinsi untuk keselarasan pembangunan pusat dan daerah.

Musrembang RKPD diharapkan menjadi forum untuk menyuarakan kebutuhan daerah dalam mendukung pencapaian target provinsi dan nasional. Pemerintah pusat telah menetapkan arah pembangunan nasional dengan meningkatkan pendapatan perkapita setara negara maju, penurunan angka kemiskinan, daya saing SDM dan menuju ‘net zero emission’.

Katanya, arah pembangunan diterjemahkan melalui 8 prioritas nasional, 17 program kerja, 8 Quick wins (program hasil terbaik cepat) dan 83 kegiatan prioritas utama, dimana Provinsi maupun kabupaten/kota diharuskan selaras untuk sinergi pembangunan antara pusat dan daerah, terintegrasi agar capaian lebih optimal.

Dalam mendukung arah pembangunan nasional tersebut, Pemprov Sumut telah melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan dengan visi Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumut Unggul, Maju dan Berkelanjutan.

Hal itu diwujudkan melalui 5 misi, yakni meningkatkan kualitas SDM, menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah, mengembangkan dan menata infrastruktur yang berkualitas, estetik dan ramah lingkungan, serta memperkuat ketahanan sosial budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh.

“Untuk mewujudkan kolaborasi Sumut berkah menuju Sumut yang unggul, maju dan berkelanjutan tidak bisa dilaksanakan Pemprov Sumut sendiri. Namun, keberhasilan ini perlu kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, perguruan tinggi dan masyarakat,” ungkapnya

Selain itu, Pemprov Sumut juga melakukan berbagai penyelarasan dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional dengan menghadirkan enam program hasil terbaik cepat (PHTC) yang diwujudkan melalui enam proyek strategis provinsi yakni pertama penyediaan SDM unggul yang siap bekerja melalui program unggulan bersekolah gratis (PUBG), kedua peningkatan kualitas layanan, akses kesehatan dan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat Sumut melalui program berobat gratis (Probis). Ketiga peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani melalui Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pertanian (Jaga Komper). Keempat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi pelayanan publik cepat, responsif, handal dan solutif (Cerdas). Kelima, melanjutkan pembangunan infrastruktur merata, terhubung dan ramah lingkungan, serta keenam, meningkatkan peran desa dan keterlibatan masyarakat kemajuan daerah melalui perlindungan layanan restorative justice (Prestice).

Diakhir sambutannya, ia berpesan kepada pemerintah daerah lebih kreatif, untuk mencari solusi alternatif untuk menangani pembiayaan di daerah, ditengah efisiensi anggaran seperti Pembentukan BUMD yang berfokus pada profit yang dapat di kelola bersama antara  pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kepada pemerintah pusat, Bobby juga memohon  agar diberi keleluasaan untuk mencari alternatif pembiayaan (Alternative Financing), untuk meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten/ kota.

Turut hadir dalam tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumut, Erni Ariyanti, Menteri Pariwisata yang diwakilkan oleh  Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Insfrastruktur Hariyanto, Menteri Dalam Negeri yang diwakilkan  Direktur Jenderal Bina  Keuangan Daerah Agus Fatoni, Menteri  Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Diwakilkan  Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, Imam Soejoedi dan pimpinan instansi vertikal. (R1)