TRI3NEWS.COM (tri3news.com) – Desakan keras itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat yang membahas tema penyadapan ilegal pada masa persidangan 2 tahun 2026-2027.
Awalnya, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau ilegal akses dan atau penghilangan data elektronik. Komisi III juga meminta penanganan kasus ini dilakukan secara profesional. Namun, setelah apresiasi itu, nada Komisi III langsung berubah menjadi sangat keras dan tegas.
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau ilegal akses atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar.
"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau ilegal akses atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain," kata Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat.
Desakan ini menjadi tekanan politik yang sangat besar bagi Kapolri Suyudi Ario Seto. Pasalnya, dalam rapat yang sama, Suyudi sebelumnya menjelaskan bahwa Polri memang sudah menerbitkan laporan polisi dugaan makar, tetapi statusnya masih penyelidikan. Suyudi menekankan, dugaan makar ini masih perlu pendalaman untuk membuktikan adanya pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah
Tidak hanya itu, Komisi III juga mendesak Polri untuk terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain. Artinya, DPR tidak percaya kasus ini hanya berhenti di empat orang. DPR menduga ada pihak lain yang terlibat, baik yang ikut memerintahkan, yang ikut menikmati hasil sadapan, maupun yang ikut merencanakan pemufakatan jahat tersebut.
Untuk diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Keempat tersangka itu antara lain, eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
Para tersangka yang merupakan perwira tinggi (pati) Polri tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan pada 2025-2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum. Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk meng hilangkan jejak. (AFU.ID)
Rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto (Foto: Yeni Lestari/AFU.ID)
T.Sinulaki
(R1)
