JAKARTA – Yusril Ihza Mahendra menilai upaya hukum yang hendak ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak memiliki manfaat.
Yusril mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait surat keterangan ijazah telah bersifat final dan mengikat. Karena itu, menurut dia, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk perkara dengan materi yang sama.
Yusril Singgung Putusan MA dan MK
Yusril menjelaskan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi sehingga tidak dapat mengajukan banding dalam perkara tersebut.
Ia juga menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diperkirakan segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung. Menurut Yusril, proses di PTUN berpotensi dihentikan apabila objek yang disengketakan sudah tidak ada.
Gibran Tetap Ingin Membuktikan Dokumen Pendidikan
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026). Namun, Gibran kemudian menyampaikan tekad untuk tetap berjuang membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Gibran menyebut salah satu saran Presiden adalah agar dirinya tetap menghadapi proses di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali. (R1)
