MEDAN (tri3news.com) – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyiapkan layanan pengaduan masyarakat melalui WhatsApp berbasis kecerdasan buatan atau AI.
Melalui sistem tersebut, warga nantinya dapat melaporkan berbagai persoalan perkotaan, mulai dari jalan rusak, lampu jalan mati, banjir, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan tanpa perlu mengunduh aplikasi baru.
Ditargetkan Diluncurkan Desember 2026
Gagasan layanan itu disampaikan Rico saat membawakan orasi ilmiah bertajuk Pemerintah Digital dan Masa Depan Tata Kelola Perkotaan pada Dies Natalis ke-46 FISIP USU, Rabu (4/11/2026).
Rico mengatakan layanan WhatsApp AI masih dalam tahap pengembangan dan pengujian. Pemko Medan menargetkan sistem tersebut dapat diluncurkan pada Desember 2026.
Laporan Warga Diteruskan Otomatis
Menurut Rico, sistem yang dikembangkan Dinas Kominfo Medan akan menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami. AI akan membantu memahami laporan warga dan meneruskannya kepada organisasi perangkat daerah yang berwenang.
Laporan mengenai jalan rusak, misalnya, akan diarahkan kepada perangkat daerah yang menangani infrastruktur. Sementara itu, pengaduan kesehatan akan diteruskan kepada Dinas Kesehatan. Warga juga diharapkan dapat menerima informasi mengenai perkembangan penanganan laporan.
Pemerintahan Digital Terintegrasi
Rico menekankan layanan tersebut bukan sekadar chatbot, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan digital yang terintegrasi. Ia menyoroti banyaknya aplikasi di tiap perangkat daerah yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri.
Pemko Medan juga mengembangkan Portal Satu Data yang telah menghimpun sekitar 2.500 set data dari berbagai perangkat daerah. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.200 set data disebut merupakan data terbuka.
Digitalisasi Pelayanan dan Pajak
Selain layanan pengaduan, Rico memaparkan digitalisasi perpajakan daerah melalui sistem Qresto yang dikembangkan bersama Bank Indonesia dan Bank Sumut.
Transformasi digital tersebut diharapkan membuat pelayanan publik lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Data yang akurat juga dinilai penting untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan mengenai kemiskinan, stunting, pendidikan, banjir, dan kerusakan jalan. (R3)
