R1
MEDAN (tri3news.com) – Polda Sumatera Utara menegaskan perkara dugaan pemalsuan surat yang menjerat anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar, Dhody Thahir, belum dihentikan. Penegasan itu disampaikan sekitar sepekan setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan menyatakan penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah dan memerintahkan ia dikeluarkan dari tahanan.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Cornelius Mangarahon Simanjuntak, menyebut penyidik masih melanjutkan penanganan perkara tersebut. “Belum dihentikan. Masih,” katanya, Jumat (23/10/2026), seperti dikutip dari pemberitaan media lokal. Menurut Polda Sumut, Dhody masih berstatus tersangka.
Kronologi: Dari Laporan 2023 hingga Penahanan
Kasus ini bermula dari laporan Direktur PT RRP, Muhammad Ghazali Iskandar, ke Polda Sumut pada 2023. Perkaranya berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat dalam sengketa lahan perumahan Pondok Alam di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/449/IV/2023.
Penyidik menetapkan Dhody sebagai tersangka pada 21 Agustus 2026. Dhody dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, yakni pada 27 Agustus dan 14 September 2026. Penyidik kemudian menjemputnya pada 15 September 2026 di kediamannya di Medan Helvetia, dan ia ditahan.
Dalam konferensi pers pada 24 September 2026, Kombes Cornelius menyebut Dhody dijerat Pasal 394 KUHP baru tentang keterangan palsu dalam akta autentik dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara, atau Pasal 391 tentang pemalsuan surat dengan ancaman maksimal 6 tahun. Saat itu, penyidik telah memeriksa saksi pelapor, pihak bank, dan BPN Deli Serdang. Dhody menjadi satu-satunya tersangka, dan penyidik tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain jika pemeriksaan menemukan keterlibatan pihak lain.
Praperadilan Dikabulkan Sebagian
Dhody kemudian mengajukan praperadilan ke PN Medan melalui kuasa hukumnya, Hasrul Benny Harahap, dengan nomor perkara 112/Pid.Pra/2026/PN Mdn. Pada Selasa (13/10/2026), hakim tunggal Khamozaro Waruwu mengabulkan permohonan itu untuk sebagian.
Hakim menyatakan surat penetapan tersangka tertanggal 21 Agustus 2026 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, serta memerintahkan Dhody dikeluarkan dari tahanan. Permohonan di luar itu ditolak. Dhody dikeluarkan dari tahanan pada malam harinya, setelah penyidik menerima putusan.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai surat yang dipersoalkan tidak dibuat di rumah Dhody, melainkan di rumah Danialsyah, mantan kuasa hukumnya. Hakim juga menilai pihak termohon tidak mampu menghadirkan saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan dugaan pemalsuan, serta surat tersebut dinilai tidak terbukti berkaitan dengan akta autentik mana pun.
Perkembangan Terbaru: Polda Sumut Tegaskan Perkara Berlanjut
Sehari setelah putusan, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menyatakan Polda akan menaati putusan praperadilan dan memenuhi hak Dhody sesuai putusan. Ia juga menyebut kinerja penyidik yang menetapkan Dhody sebagai tersangka akan dievaluasi dan diproses sesuai ketentuan.
Pada 23 Oktober 2026, Polda Sumut kembali menegaskan perkara belum dihentikan dan Dhody masih berstatus tersangka. Hingga berita ini ditulis, penjelasan rinci soal dasar hukum status tersebut setelah putusan praperadilan belum diperoleh. Belum diketahui pula apakah penyidik akan menerbitkan penetapan tersangka baru, menempuh upaya hukum lain, atau mengambil langkah berbeda. Tanggapan Dhody Thahir dan kuasa hukumnya atas pernyataan terbaru Polda juga belum diperoleh dalam pemberitaan yang dihimpun.
Konteks: Praperadilan Tidak Otomatis Menghentikan Perkara
Praperadilan menguji sah atau tidaknya upaya paksa penyidik, seperti penetapan tersangka atau penahanan. Putusan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah tidak berarti pokok perkara dinyatakan tidak terbukti. Ketentuan Mahkamah Agung (Perma Nomor 4 Tahun 2016) juga mengatur bahwa putusan semacam itu tidak menghilangkan kewenangan penyidik menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka, selama terpenuhi syarat alat bukti baru.
Kasus ini mendapat perhatian publik karena melibatkan anggota DPRD Sumut dua periode dari Fraksi Golkar yang berusia 68 tahun, serta lahan perumahan di Deli Serdang yang telah lama bersengketa.
Dampak dan Langkah Berikutnya
Dengan status perkara yang belum dihentikan, masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa lahan Pondok Alam masih menunggu langkah hukum berikutnya. Sejumlah hal belum diumumkan, termasuk arah penyidikan setelah putusan praperadilan, hasil evaluasi terhadap penyidik, dan kemungkinan upaya hukum dari para pihak.
Kasus ini menjadi ujian bagi penyidik dalam menjelaskan kepada publik dasar kelanjutan perkara, sekaligus pengingat bahwa Dhody Thahir tetap berstatus terduga dan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(R1)
Sumber: Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Cornelius Mangarahon Simanjuntak, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, putusan PN Medan, serta rujukan pemberitaan ANTARA, Kompas.com, IDN Times, Waspada, MedanBisnisDaily, Mistar.id, dan Bitvonline.
